TANAH DATAR pekatnews.com_ Pembangunan kembali Jembatan Manunggal di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, yang hancur diterjang banjir bandang pada 2024, kini menuai sorotan tajam. Ketua Harian DPW Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Rizal Basri, mempertanyakan keseriusan percepatan pekerjaan sekaligus menyoroti aspek keselamatan masyarakat yang masih menggunakan jembatan sementara.

Proyek yang dikerjakan CV Barcelona Konstruksi dengan nilai anggaran sekitar Rp6,21 miliar itu disebut telah mencapai progres sekitar 50 persen. Namun, persoalan muncul karena masa kontrak dikabarkan tinggal sekitar 23 hari.

Rizal menilai kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang (BMCKTR), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun kontraktor.

“Kalau waktu kontrak tinggal sekitar 23 hari sementara progres baru sekitar 50 persen, tentu harus ada langkah percepatan yang nyata. Jangan hanya bicara progres, tetapi bagaimana target penyelesaian bisa benar-benar tercapai sesuai kontrak,” tegas Rizal.

Sebelumnya, Dedi selaku pengawas pekerjaan di lapangan menyampaikan kepada awak media bahwa progres pekerjaan telah berada di kisaran 50 persen lebih.

Menurut Dedi, capaian tersebut menunjukkan pekerjaan pembangunan infrastruktur penghubung tersebut masih berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

Namun, Rizal tidak ingin persoalan berhenti pada angka persentase progres semata.

Kontraktor Diminta Tambah Pekerja, Tapi Belum Optimal

Rizal mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya di lapangan, Dinas BMCKTR melalui PPK telah meminta kontraktor menambah jumlah pekerja guna mempercepat penyelesaian proyek.

Persoalannya, kata Rizal, permintaan tersebut dinilai belum direalisasikan secara optimal.

“Kalau PPK sudah meminta penambahan tenaga kerja, tentu harus ada tindak lanjut. Dengan waktu yang tersisa sangat terbatas, setiap hari sangat menentukan,” ujarnya.

Ia meminta pihak kontraktor tidak menganggap persoalan percepatan sebagai hal biasa. Menurutnya, pekerjaan harus dikebut dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan ketentuan teknis.

Jembatan Bailey Disorot: Jangan Tunggu Ada Korban

Yang lebih mengkhawatirkan, Rizal juga menyoroti kondisi jembatan sementara atau Bailey yang masih menjadi akses masyarakat.

Ia menyebut pihak kontraktor sebelumnya juga telah diminta menambah perkuatan jembatan sementara tersebut. Namun, hingga dirinya melakukan kunjungan ke lokasi, perkuatan yang dimaksud disebut belum dilakukan.

“Ini yang menjadi perhatian saya. Jembatan sementara masih digunakan masyarakat. Kalau memang sudah ada permintaan untuk dilakukan penambahan perkuatan, kenapa belum segera dikerjakan?” kata Rizal.

Menurutnya, persoalan keselamatan tidak boleh menunggu sampai terjadi kecelakaan.

“Jangan sampai setelah ada korban baru semua pihak bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kalau kondisi jembatan sementara membutuhkan perkuatan, segera lakukan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

REPRO Sumbar: Jangan Kejar Target dengan Mengabaikan Keselamatan

Rizal menegaskan pembangunan Jembatan Manunggal memiliki arti penting bagi masyarakat. Jembatan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi akses vital untuk mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga distribusi hasil pertanian.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan kontraktor memastikan proyek berjalan cepat sekaligus memenuhi standar keselamatan dan kualitas.

“Jangan sampai karena mengejar penyelesaian pekerjaan, keselamatan masyarakat justru menjadi taruhan. Pekerjaan harus cepat, tetapi juga harus benar dan aman,” katanya.

Rizal juga meminta Dinas BMCKTR dan PPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi proyek, terutama dengan semakin dekatnya batas akhir kontrak.

“Dengan progres yang baru sekitar 50 persen lebih, waktu tinggal 23 hari, ditambah masih adanya pekerjaan yang harus diselesaikan dan persoalan jembatan sementara yang belum diperkuat, ini harus menjadi alarm bagi pihak terkait,” ujar Rizal.

Ia menilai tanpa percepatan yang terukur dan pengawasan ketat, target penyelesaian tepat waktu patut dipertanyakan.

“Jangan sampai nanti ketika kontrak berakhir, baru muncul alasan demi alasan. Dari sekarang harus jelas apa kendalanya, berapa kebutuhan tenaga kerja, bagaimana metode percepatannya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan proyek selesai,” pungkas Rizal Basri..(Tim08/Red)